Israel Akan Bangun 2.749 Unit Permukiman Baru Yahudi di Tepi Barat dalam 6 Minggu
Pihak berwenang Israel telah merencanakan untuk menyetujui pembangunan 2.749 unit permukiman baru Yahudi di Tepi Barat yang diduduki dalam waktu enam pekan mendatang. Informasi ini diungkap oleh kelompok antipermukiman Israel pada hari Senin (13/1/2025), seperti yang dilaporkan oleh Anadolu Agency.
Peace Now, yang memantau aktivitas permukiman ilegal Israel, mengungkapkan bahwa jika rencana ini disetujui pekan ini, maka akan ada 2.749 unit rumah yang akan dibangun dalam waktu satu setengah bulan. Organisasi tersebut mencatat bahwa dengan kecepatan ini, tahun 2025 bisa menjadi tahun “jumlah rekor” unit permukiman yang dibangun di Tepi Barat, dengan rata-rata 1.800 unit per bulan.
Menurut Peace Now, Dewan Perencanaan Tinggi (HPC) Administrasi Sipil Israel dijadwalkan untuk bertemu pada hari Rabu guna menyetujui pembangunan 372 unit rumah di permukiman Beitar Illit, yang terletak di sebelah selatan Yerusalem. Organisasi tersebut menyatakan bahwa pertemuan ini merupakan bagian dari tren terkini sesi pekanan untuk mempromosikan rencana pembangunan permukiman, tanpa adanya diskusi serupa untuk menyetujui pembangunan Palestina di Area C.
Area C, yang mencakup sekitar 60% dari Tepi Barat yang diduduki, berada di bawah kendali penuh Israel. Perjanjian Oslo 1995 membagi Tepi Barat yang diduduki menjadi tiga area: Area A di bawah kendali penuh Palestina, Area B di bawah kendali keamanan Israel dan kendali sipil dan administratif Palestina, dan Area C di bawah kendali penuh sipil, administratif, dan keamanan Israel.
Peace Now juga mencatat bahwa sejak pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu saat ini, jumlah unit permukiman yang disetujui di Tepi Barat telah mencapai rekor. Pada tahun 2023, HPC menyetujui 12.349 unit rumah, rekor tertinggi, dan pada tahun 2024, 9.884 unit rumah telah disetujui.
Kelompok antipermukiman menyatakan bahwa peralihan ke persetujuan pekanan berasal dari perubahan politik yang diperkenalkan pemerintah Netanyahu, yang pada Juni 2023 menghapus persyaratan persetujuan menteri pertahanan di setiap tahap perencanaan permukiman. Sebelumnya, rencana pembangunan permukiman memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari menteri pertahanan, tetapi dalam beberapa tahun terakhir, menteri tersebut membatasi sesi perencanaan menjadi sekitar empat kali per tahun, menyetujui ribuan unit di setiap sesi.
Namun, dalam beberapa pekan terakhir, prosesnya telah berubah secara signifikan, dengan HPC sekarang bertemu setiap pekan untuk menyetujui ratusan unit permukiman di setiap sesi. Tujuan dari pendekatan sistematis ini adalah untuk menormalkan perencanaan permukiman dan mengurangi perhatian serta kritik publik dan internasional.
Masyarakat internasional, termasuk PBB, telah menyatakan bahwa permukiman Israel dianggap ilegal menurut hukum internasional. PBB telah berulang kali memperingatkan bahwa perluasan permukiman yang berkelanjutan dapat mengancam kelangsungan solusi dua negara, yang dianggap sebagai kunci untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Pada bulan Juli 2024, Mahkamah Internasional menyatakan bahwa pendudukan Israel selama puluhan tahun di tanah Palestina adalah ilegal dan menuntut evakuasi semua permukiman yang ada di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.